oleh

Karyawan Harian Lepas Tak Sesuai UMK, Kabid HI-Syaker Disnaker Sidoarjo: Salah Dalam Aturan Pelanggaran Upah

jurnalissiberindonesia.com – Ketentuan apabila perusahaan tidak memberikan upah minimum, maka akan dilakukan penangguhan kepada Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut, pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo menyatakan, bagi perusahaan agar memberikan upah minimum kepada karyawan sebagai ketentuan dalam undang-undang (UU) No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan peraturan pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2021.

“Perusahaan tidak melakukan penangguhan dan tidak membayar upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) patut diberikan penindakan dari Tim Pengawas Disnakertrans Provinsi Jatim.

Menurutnya, ada delik tindak pidana upah, dan ditetapkan setelah nanti menjalani pemeriksaan untuk melengkapi administratif, pelepasan hak. “Berlaku perusahaan perorangan, perseroan, maupun usaha dagang (UD) individu/personal, jika membayar upah kurang dari itu. Maka, definisi pelanggaran upah.

Kalau terkait sanksi, Ia menyebut bahwa, ketenagakerjaan bersifat upaya persuasif dan edukatif. Bahkan, dari pemeriksaan Tim Pengawas Disnakertrans Provinsi Jatim memberikan peringatan dengan mengingatkan, mengklarifikasi terhadap perusahaan tidak melakukan upah minimum,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja (HI-Syaker) Disnaker Kabupaten Sidoarjo, M. Anwar Khoifin, saat dikonfirmasi, Kamis (17/12/2020).

Khoifin bilang, kalaupun perusahaan yang tidak mampu membayar upah karyawan, harus melakukan kesepakatan dengan wakil karyawan, atau serikat pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Dengan kesepakatan inilah, dapat diukur segi besaran upah, melihat segi ketidakmampuan membayar upah sampai 12 bulan, atau cukup 6 bulan. “Itu esensi kesepakatan sudah diserahkan kepada Gubenur, melalui Disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) Provinsi Jatim,” katanya.

Dengan pembuktian nanti, lanjutnya, sebelum dari Pengawas Disnakertrans Provinsi Jatim mengeluarkan nota pengawasan dengan diketahui ada pelanggaran upah, lalu dibuatkan berita acara temuan-temuan permasalahan tersebut. “Misalkan, terkait upah, tidak terfasilitasi BPJS, dan Over Time kerja, serta Hak Cuti, ataupun perusahaan outsourcing yang tidak sesuai aturan. Mekanisme ini dari Tim Pengawas Disnakertrans Provinsi Jatim inilah yang melakukan pemeriksaan berita acara keluar nota sehingga memberikan ruang waktu dapat mencukupi dan melaksanakan upah minimum pada karyawan,” tegas Khoifin.

Dia menyampaikan, definisi terkait izin masuk kerja ada 2 ketentuan yang dibolehkan mendapat upah antara lain, izin sakit dengan keterangan surat dokter, dan keperluan pribadi yakni, izin karyawan bila ada nikah dengan ketentuan diberikan izin selama 3 hari. “Bagi yang sudah mempunyai anak menghkitankan, serta keluarga dalam satu rumah ada yang meninggal dunia, maka, upah karyawan harus diberikan,” tuturnya.

Definisi pelanggaran upah bukan karena lama perusahaan tapi, Khoifin mengatakan, tingkat kemampuan keuangan, bahkan perusahaan baru dapat memenuhi upah minimum karyawan. “Kami tegaskan, kalaupun ada perusahaan pekerjakan karyawan sistem Harian Lepas, maka itu salah dalam aturan. Karena, upah minimum diberikan saat orang mulai bekerja (nol tahun), baik masa percobaan, maupun karyawan baru ataupun karyawan lama diwajibkan upah minimum. Sehingga, definisi kurang dari upah minimum termasuk sebuah pelanggaran upah,” tandasnya. (yti/bgs)

News Feed