oleh

Gubenur Khofifah Putuskan UMP Jawa Timur Naik Rp.100 Ribu

jurnalissiberindonesia.com – Gubenur Jawa Timur bersama Dewan Pengupahan memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2021 sebesar Rp.100 ribu. Diketahui sebelumnya, UMP Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp.1.768.000. Dengan demikian, kenaikan Rp.100 ribu, UMP Jawa Timur tahun 2021 ditetapkan menjadi sebesar Rp.1.868.777.

“Saya menerima laporan dari Dewan Pengupahan sudah 3 kali, dan akhirnya memutuskan bahwa kenaikan UMP tahun 2021 senilai Rp.100 ribu atau setara 5,56 persen dari UMP tahun 2020. Naik 100 ribu sehingga UMP tahun 2021 menjadi Rp.1.868.777,” terang Gubernur Khofifah Indar Parawansa.fi Bakorwil Malang, Minggu (1/11).

Besaran UMP Jawa Timur tahun 2021 tersebut, Ia mengaku, masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020 di Jawa Timur yang terendah. UMK tahun 2020 terendah di Jawa Timur sebesar Rp1.913.321 diterapkan di 9 Kabupaten. Jadi, UMK terendah antara lain diterapkan pada di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Magetan, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, Pacitan, Sampang, Situbondo, hingga Pamekasan terdampak,” ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Pertimbangan kedua, tambahnya, adalah apa yang menjadi tuntutan gabungan serikat buruh dalam unjuk rasa tanggal 27 Oktober, kemarin yang meminta agar ada kenaikan UMP dengan hitungan rata-rata UMK di Jawa Timur. “Kemarin para buruh meminta ada kenaikan Rp.600 ribu. Ada pertimbangan dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan ada kaitannya dengan daya beli yang mereka harap menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Upaya meyakinkan buruh bahwa, lanjut Khofifah, besaran UMP Jawa Timur tahun 2021 masa berlakunya hanya beberapa saat sampai adanya keputusan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota 2021. “Jadi sesungguhnya UMP ini masa berlakunya sampai dengan ada keputusan UMK. Saat UMK sudah diberlakukan, yang berlaku adalah UMK. Besaran UMP ini sudah tidak lagi berlaku,” ujar Mantan Menteri Sosial ini.

Karena itulah, sambung Khofifah, setelah penetapan dan pengumuman besaran UMP Jatim tahun 2021 ini pihaknya meminta Dewan Pengupahan agar segera melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota di Jawa Timur untuk memusyawarahkan keputusan terkait UMK. “Kami sampaikan kalau UMK sudah diputuskan UMP tidak lagi berlaku dan yang berlaku di daerah nantinya adalah UMK tahun 2021,” paparnya.

Ketua Dewan Pengupahan Jatim dari pekerja, Ahmad Fauzi menambahkan bahwa, masa pandemi Covid-19 ini seluruh perusahaan ikut terdampak.

“Banyak perusahaan karena terkena pandemi produktifitas tidak ada peningkatan. Untuk itu, bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur serikat pekerja mengabil langkah tegas, jelas, bahwa semata mata kenaikan UMP tahun ini tidak boleh didasarkan emosional dan ambisius. Tapi, meyakinkan semua pihak kehidupan industri harus tetap jalan,” ungkapnya.

Pembahasan UMP ini, kata Ahmad Fauzi, sudah dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur hampir 2 minggu. Untuk itu, Ia meminta pada serikat pekerja dan tokoh pekerja buruh di Jatim untuk mensyukuri dan tidak perlu meratapi akan kecilnya kenaikan. Terlebih lagi, kenaikan ini terjadi di tengah pandemi.

“Kami sampaikan salam hormat kepada Apindo dan Asosiasi pengusaha, dengan kenaikan ini jangan bersedih. Bahwa UMP hanya menggugurkan kewajiban dan nanti masih ada UMK. Dengan demikian, UMP ini nanti t

idak berlaku saat diputuskan UMK pada akhir November nanti. “Saya mengamini keputusan ini adalah keputusan terbaik, dunia usaha harus tetap kita selamatkan,” tukas pria yang juga Ketua SPSI Jawa Timur. (Ov1/red)

News Feed