oleh

Inilah Rekomendasi DPRD Bojonegoro Untuk LKPJ Bupati Tahun 2019

-Berita, Sosial-175 views

Bojonegoro – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung-jawaban Bupati Tahun 2019.

Juru bicara Pansus, Wawan Kurnianto, mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 DPRD mengapresiasi Capaian 17 Program Kerja Prioritas Bupati yang telah dicapai melalui beberapa indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah yang sudah disampaikan oleh Bupati Anna Mu’awanah.

“Selain itu capaian Program Kerja Pemerintah dalam rangka Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 pada dasarnya sudah terpenuhi tetapi dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran Tahun 2019 yang masih berada pada 64% dan masih tergolong rendah,” ujarnya.

Dari 40 Rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD, beberapa diantaranya disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (6/3/2020).

Rekomendasi tersebut diantaranya.Terkait pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) yang diatur Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa, bahwa Peratuan Bupati ini hanya mengatur tentang ketentuan atas Tanah Kas Desa yang peruntukannya lahan pertanian untuk dilakukan secara lelang.

“DPRD merekomendasikan agar Bupati untuk mengkaji kembali Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan TKD dan diatur secara tehnis pelaksanaannya,” tandasnya.

Selain itu, Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka daerah harus segera membuat Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

“Terutama terkait kewajiban bagi desa atas pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes,” lanjutnya.

DPRD merekomendasikan untuk melaksanakan Permendagri agar segera menerbitkan Peraturan Bupati dalam Pengelolaan Keungan Desa yang berbasis Siskeudes sehingga diharapkan akan mengurangi kebocoran keuangan desa.

Wawan, menyampaikan, untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Desa perlu untuk melakukan sosialisasi secara massif atas program program pemerintah daerah, hal ini dikarenakan masih banyak msyarakat Bojonegoro yang tidak tahu akan program pemerintah daerah.

Dia melanjutkan, pada Pelayanan Administrasi Kependudukan, hendaknya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan upaya terobosan atau inovasi atas pelayanan kependudukan.

“Pelayanan jemput bola perlu dilakukan dengan keliling di Kecamatan atau desa-desa sehingga masyarakat tidak dirugikan,” tandasnya.

Menyikapi pemotongan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai yang akan digunakan untuk pembiayaan pengangan pandemic Covit 19, DPRD merekomendasikan untuk dibatalkan.

“Hal ini dikarenakan jumlah PNS yang berkurang dengan beban kerja yang sangat tinggi,” tandasnya.

Pihaknya juga meminta agar Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

“Oleh sebab itu, untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasannya,” lanjutnya.

Sementara Ketua DPRD Imam Sholikin, mengcapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun 2019 sebagai gambaran hasil kinerjannya dalam dekade satu tahun.

“Sehingga dengan catatan-catatan strategis ini dapat dijadikan saran dan masukan guna perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan kedepan,” pungkasnya..(red)

News Feed