oleh

Ini Himbauan Kadis ESDM Provinsi jatim, Terkait Harga BBM Turun

-Berita, Migas, Sosial-232 views

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur dipastikan turun mulai sejak tertanggal 5 Januari 2020, kemarin. Hal Ini merupakan hasil Keputusan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) No.187K/10/MEM/2019. Demikian, pihak Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur membenarkan terkait penurunan harga BBM Non Subsidi atau Non PSO (Public Service Obligation) kebijakan Pemerintah kepada perusahaan umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan subsidi yaitu, BBM jenis Pertalite sebelumnya harga Rp. 7.800,- per liter, kini turun menjadi Rp. 7.650,- per liter, untuk jenis Pertamax harga semula Rp.9.850,- per liter, sekarang turun menjadi Rp.9.200,- per liternya, dan BBM jenis Dexlite yang sebelumnya Rp.10.200, sekarang turun harga menjadi Rp.9.500,- per liter. Namun, BBM jenis Premium sebelumnya seharga Rp.6.550,- per liter, kini mengalami penurunan signifikan hanya Rp.6.450 per liternya, maupun juga Bio Solar yang sebelumnya seharga Rp.9.800,- per liter, kini turun harga menjadi Rp.9.300,- per liter.

Bahkan, pihaknya tetap melakukan koordinasi bersama PT. Pertamina agar mengetahui kuota bahan bakar tersebut, apakah stok mengalami stabil kelebihan serta kekurangan. Memang, di bulan Oktober ada kelebihan stok bahan bakar, tetapi dapat terselesaikan sampai akhir Desember 2019, kemarin. “Tahun 2020 ini kita lakukan pengecekan kembali terhadap penggunaan bahan bakar Premium dan Solar agar tidak melebihi batas kuota yang ditetapkan. Jadi hasilnya, kami membuat surat keputusan (SK) Gubenur Jawa Timur terhadap penggunaan BBM jenis subsidi bersama pihak Kepolisian di Jawa Timur untuk pengawasan dan antisipasi terkait penyalahgunaan terhadap solar bersubsidi,” ujar Setiajit, selaku Kadis (Kepala Dinas) ESDM Provinsi Jawa Timur saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020).

Selanjutnya, Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak berhak menggunakan bahan bakar bersubsidi yang sekiranya jangan menggunakan. Misalkan, kalangan masyarakat menengah kalangan ke atas dengan memakai kendaraan R4 (roda empat) mewah, atau mungkin juga menggunakan bahan bakar Premium, dan Solar subsidi. “Kami tidak perbolehkan karena, ini bahan bakar subsidi.

Selain itu, sambung Setiajit untuk kendaraan jenis truk pengangkut bahan produksi semen yang bukan haknya agar tidak mengisi bahan bakar Solar bersubsidi. “Kami sering kali dapat masukan bahwa, masih banyak terdapat truk pengangkut tersebut mengisi bahan bakar solar subsidi. Maka, kita
tidak memperbolehkan, sehingga ketentuan prosedural BBM bersubsidi hanya bagi kendaraan umum sejenis angkot, serta ini harus diterapkan,” pesannya.

Maka, pihaknya meminta kepada Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas ( Hiswana Migas) Jawa Timur untuk turut ikut membantu dalam pengawasan secara internal agar mudah dapat diketahui segi penjualan solar subsidi kepada seluruh pihak yang tidak berkepentingan,” imbuh Setiajit.

Disampaikan, pihaknya menyarankan apabila mungkin masih terdapat pelanggaran penimbunan bahan bakar bersubsidi, untuk tetap lakukan koordinasi bersama pihak Kepolisian Polda Jatim agar untuk ditangkap. “Karena ini sangat merugikan Negara, serta sering kali terjadi terindikasi kompromi antara pihak sopir dan karyawan SPBU sehingga ini kita patut mencari tahu jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (mnf/wj)

News Feed