oleh

Hearing Komisi B DPRD Surabaya, Berharap PKL Genteng Sidomukti Dapat Kembali Berjualan

-Berita-484 views

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Sejumlah PKL (Pedagang Kaki Lima) yang juga warga Genteng Sidomukti kembali mengadu ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso No.18-22 Surabaya lantaran ditertibkan oleh Satpol PP Kota Surabaya untuk tidak berjualan di akses Jalan Genteng Sidomukti karena dibangun proyek pavingisasi.

Sedangkan, dari para PKL tersebut dapat berjualan sekitar Jalan Genteng Sidomukti dikarenakan proyek pavingisasi telah selesai. Namun, pihak Satpol PP tetap kembali menertibkan dengan dalih atas surat bantuan penertiban yang diterimanya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya.

Untuk itu, dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruangan Komisi B DPRD Kota Surabaya, pada Kamis (26/12), kemarin bersama pihak Satpol PP Kota Surabaya tidak mengindahkan hasil resume saat digelar hearing sebelumnya Rabu (27/11), lalu menyatakan bahwa, para PKL tersebut di sepakati untuk tetap berjualan hanya dibatasi sekitar 11 orang pada rombong agar dapat bisa bergerak atau dipindahkan, karena kalau rombong permanen akan membuat akses jalan tertutup.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Dr. John Thamrun, S.H., M.H.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto, AMP, S.Sos, M.H. mengaku pihaknya memerintahkan anggotanya untuk menertibkan PKL agar tida berjualan di sekitar Jalan Genteng Sidomukti. Karena, hal tersebut sebelumnya sudah dilaporkan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan disetujui sering kali karyawan Siola dan masyarakat sekitar disaat jam istirahat makan di tempat PKL. Kemudian, terhadap PKL ini masih dilakukan penataan, untuk selanjutnya tempat parkir sudah disediakan pada Siola lantai 5. “Kita cuma hanya menertibkan dengan berdasarkan surat melalui DPRKPCKTR Kota Surabaya secara keseluruhan tidak boleh parkir di sana. Sehingga, kami akan sampaikan kepada Wali Kota Surabaya dan untuk sementara PKL tidak boleh berjualan. Bahkan juga kita sudah melakukan sosialisasi berkali-kali,” dalih Irvan Widyanto.

Demikian juga, disampaikan oleh Kepala seksi (Kasi) Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Wandi Fauzi bahwa, terkait parkir ada pontensi yang meningkat agar lebih baik memarkirkan kendaraan di Gedung Siola. “Kita juga sering mendapat aduan masyarakat sekitar terkadang ada penarikan parkir dengan tarif lebih. Maka, kami hanya sediakan fasilitas parkir dari bawah keatas yang dilantai 5, dan lantai 7 hingga lantai 8 itu semuanya masih bisa tertampung” tuturnya.

Menanggapi soal parkir, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun, S.H., M.H., menyebutkan apakah semua kendaraan yang diparkirkan tertampung dengan mengetahui seberapa padat tempat di Gedung Siola tersebut, sehingga harap diperhatikan terkait kelayakan tempat parkir, apa dasarnya. “Jadi, data yang seharusnya kalian pegang itu kaitannya dengan pengelolaan parkir, dan Satpol PP ini fungsinya sebagai penertiban. Seharusnya, harap faham terkait pengelolaan itu,” ujar John Thamrun.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan bahwa para PKL kalau langsung mendapat ganti tempat di Gedung Siola maksimal ada solusi beberapa hari dan sebagai toleransi sementara mereka agar dapat berjualan kembali di sekitar Jalan Genteng Sidomukti.

Maka, Politisi Fraksi PDI Perjuangan berharap sebelumnya penertiban dilakukan sosialisasi oleh Satpol PP hanya saja berupa bentuk tanda tangan pembangunan proyek pavingisasi dan tidak seharusnya sesudah di paving baru ditertibkan. “Kami utamakan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk dapat berjualan kembali. Bahkan juga kalau menertibkan anggota Satpol PP tidak selayaknya memberikan tindakan seperti preman,” tandasnya. (yti/wj/mnf)

News Feed