oleh

Terkait Koperasi dan Bank Titil Ilegal, Dinkop UM Pemkot Surabaya Sebut Dewan Butuh Informasi

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Sempat dilakukan pembahasan pada rapat dengar pendapat (hearing) pada ruangan Komisi B DPRD Kota Surabaya pada, Kamis (5/12) terkait permasalahan maraknya koperasi simpan pinjam dan bank plecit atau bank titil yang mencekik bunga hutang terhadap masyarakat, maka hal tersebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Drs. Ec. Widodo Suryantoro, M.M. menuturkan bahwa, dari pihak anggota Komisi B DPRD Surabaya pada hearing itu membutuhkan informasi terhadap adanya koperasi dan bank titil simpan pinjam yang tidak sesuai ketentuan dalam menjalankan operasional. Fungsi pada itu sendiri bertindak sebagai bahan lembaga keuangan, bukan┬ábank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota. Tapi, melayani masyarakat umum merupakan melanggar peraturan dan ini yang tidak diperbolehkan.

“Kami sampaikan kalau terjadi adanya pelanggaran tersebut langsung bisa dipidanakan sebagaimana penyalahgunaan menggalang dana masyarakat tanpa mempunyai legalitas berbadan hukum atau ilegal,” dalih Widodo Suryantoro.

Disampaikan, ada penerapan sistem dana simpan pinjam digunakan dari anggota oleh dan kembali untuk anggota.
“Jadi, tidak perlu pihak lain masuk atau mendapat guliran dana dari pemerintah, itu kekuatan sesungguhnya pada koperasi,” sebut Widodo saat diwawancarai depan ruangan Komisi B DPRD Surabaya.

Namun, Ia menyebutkan kalau adanya dana pinjaman bunga yang mencekik, hal itu suatu penyimpangan pada koperasi. Maka, kami sarankan kepada masyarakat saat mengetahui dengan ketidaksesuaian ketentuan aturan berlaku pada koperasi itu akan kita arahkan ke pihak kepolisian untuk dilaporkan,” jelas Widodo. (yti/wj/mnf)

News Feed