oleh

Maraknya KSP Tak Berbadan Hukum dan Bunga Mencekik, Anggota Komisi B DPRD Sebut Dinkop UM Pemkot Surabaya Mandul

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Surabaya telah geram dengan dugaan diketahui maraknya para usaha koperasi simpan pinjam (KSP) yang tidak berbadan hukum, alias ilegal. Demikian, ironisnya pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya justru angkat tangan terkait banyaknya persoalan KSP yang ilegal, Kamis (5/12/2019). Demikian hal ini terungkap, saat mengelar rapat bersama Komisi B DPRD dengan Dinkop UM Pemkot Surabaya bahwa, masih terdapat adanya KSP diduga tidak memiliki legalitas berbadan hukum atau tak berizin, maupun bunga yang mencekik masyarakat Kota Surabaya. Akan tetapi, sejauh itu tidak adanya upaya perlindungan kepada rakyat Surabaya dalam kewenangan pihak Pemkot Surabaya.

Ketua komisi B DPRD Kota Surabaya, Hj. Luthfiyah, S.Psi menuturkan, kalau misalnya masih ada KSP yang mencekik bunga banyak itu seharusnya tidak diperbolehkan. Karena, pihak KSP harus benar-benar diperhatikan dengan dilengkapi izin sesuai pada aturan.

“Kami lakukan langkah dengan mengundang rapat bersama agar untuk memberitahu kepada ketentuan aturan yang sesuai, supaya apa?, Supaya ruang lingkup masing-masing usaha KSP akan faham terkait kebijakan ketentuan prosedur itu,” kata Luthfiyah.

Pihaknya berinisiatif bahwa, dalam rapat itu berkeinginan turut juga mengundang semua pihak usaha jasa KSP. “Tapi, oleh Dinkop UM Pemkot Surabaya berdalih tidak memiliki kewenangan. Bahkan, disarankan bagi usaha KSP yang tidak memiliki legalitas, seharusnya dari RT/RW dan Kelurahan untuk mengambil langkah bisa melaporkan mereka,” terang Hj. Luthfiyah yang merangkap sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya John Thamrun menanggapi kritikan keras jika koperasi tersebut ibaratnya guru perekonomian Indonesia. Sedangkan, pihak Dinkop UM Pemkot Surabaya merupakan guru ekonomi masyarakat, maka semuanya itu keterkaitan yang seharusnya mempunyai peran lebih dapat mendukung perekonomian rakyat.

“Jadi, jika ada suatu permasalahan terkait keluhan masyarakat dengan bunga mencekik itu, atau lainnya dengan legalitas tidak berbadan hukum, harusnya pihak Dinkop UM Pemkot Surabaya harusnya ikut andil untuk menertibkan,” ujar John Thamrun, S.H., M.H.

Namun, Ia menyebut biar pun bukan kewewenang, untuk itu setidak-tidaknya harus memperhatikan. “Kami sangat menyoalkan peluang usaha KSP terkait pinjaman uang pada bunga yang menjerat masyarakat tersebut, dan kalau pun ekonomi kerakyatan tidak terayomi dari Dinkop UM Surabaya pada akhirnya berfungsi hanya saja sebagai pengelolaan wisata sentral kuliner, bahkan dalam lingkup perizinan,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan.

John Thamrun mengatakan, seharusnya pihak Dinkop UM Pemkot Surabaya mengayomi, melindungi dan membantu ekonomi rakyat sehingga menjadi bangkit. ‘Kita sering kali sampaikan kepada masyarakat supaya berkreasi dalam dunia perdagangan perekonomian. Tetapi, justru tidak didukung oleh pihak Dinkop UM Pemkot Surabaya sendiri, dan pada akhirnya perekonomian rakyat akan berpindah, ini yang sangat kami sayangkan bisa saja warga tidak mempercayakan, sehingga berpandangan jika Dinkop UM Pemkot Surabaya mandul, dengan itu harusnya peran serta fungsi usaha KSP dibawah kendali kembali Dinkop UM Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (yti/wj/mnf)

News Feed