oleh

Komisi C DPRD Surabaya Akan Panggil DPUBMP dan Kontraktor, Ada Apa?

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Surabaya Komisi C menilai fasilitas umum (fasum) trotoar yang telah┬ádibangun masih terdapat beberapa keramik terkelupas dan masih juga mangkrak di sekitar sepanjang Jalan Diponegoro Surabaya, serta proyek box culvert di Jalan Sidotopo Surabaya masih terdapat belum dikerjakan atau mangkrak.

Hal tersebut bangunan pedestrian menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang nominalnya cukup besar, diketahui, setiap bahan keramik rentan retak dugaan kualitas bahan berkurang dan tidak layak sesuai spek mutu BOQ (Bill Of Quantity).

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Baktiono, B.A., S.S. menyampaikan, terkait permasalahan pedestarian terdapat masih banyak yang rusak, dikarenakan bahan yang dipakainya menggunakan keramik. Hal ini sangat rentan retak dan mudah rusak. “Kami sarankan agar Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bukan lagi memakai bahan pada keramik itu, tetapi dengan menggunakan bahan granit yang dapat bertahan lama, sehingga ditahun 2020 akan dianggarkan,” terang Baktiono saat dikonfirmasi, Jum’at (29/11/2019).

Begitu juga katanya, masih ada terkait permasalahan proyek pembangunan pedestarian dan box culvert mangkrak di sejumlah tempat. Maka itu, pihaknya menekankan untuk segera tahap pembangunan agar dipercepat. “Kami tekankan agar pekerjaan proyek pembangunan semua masih ada yang mangkrak untuk segera diselesaikan dalam kurung waktu satu bulan. Bahkan perlu juga adanya penambahan pekerja dengan sistem kerja shif 24 jam,” kata Baktiono dari Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan ini.

Diungkapkan, agar proyek pembangunan baik trotoar dan box culvert di kawasan Kota Surabaya harus segera rampung, tapi bila tidak ada kelanjutan maka pihaknya akan memanggilnya kedua pihak untuk dilakukan evaluasi. “Kita akan panggil Dinas DPUBMP Pemkot Surabaya bersama kontraktor untuk menanyakan kenapa belum selesai serta dibiarkan mangkrak tidak ada aktivitas pekerja,” jelasnya.

Selain itu, Baktiono menilai pada lokasi di kawasan Jalan Sidotopo Surabaya masih juga terdapat pembangunan proyek box culvert yang mangkrak dan tidak ada aktivitas dari para pekerja. “Kami sempat lakukan sidak, ada proyek box culvert tinggal beberapa jengkal tidak terselesaikan. Karena itu, dapat mengganggu bagi pengguna jalan hingga apalagi cuaca sudah memasuki musim penghujan dengan dampak dapat mengakibatkan banjir kalau misalnya tidak diselesaikan,” ungkapnya.

Baktiono menyebutkan, pihaknya tetap menunggu pembangunan proyek trotoar dan box culvert sampai pada bulan Desember, namun jika masih tidak dilaksanakan dilakukan undangan pemanggilan. “Kami akan panggil yang bersangkutan dari Dinas DPUBMP Pemkot Surabaya dan kontraktor untuk kita lakukan evaluasi bersama,” imbuhnya.

Sementara, Drs. H. Minun Latif, M.Si., Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya menyikapi bahwa, terkait semuanya ada pada program pembangunan proyek Pemkot Surabaya. Sedangkan, Ia mengkira semua sudah terprogramkan melalui kontraktor pelaksana. Bahkan, kalau ada pekerjaan proyek mangkrak seperti itu pihak Dinas DPUBMP tinggal memanggil para kontraktor.  “Tentunya, perlu dilakukan pemanggilan terhadap kontraktor jika ada pekerjaan proyek mangkrak, dan dilakukan komunikasi sertar jangan sampai seolah-olah dibiarkan seperti ini,” jabarnya.

Dengan kualitas bahan spek yang kurang layak itu, katanya maka patut dipertanyakan kepada para kontraktor pelaksana yang diserahi pembangunan proyek trotoar tersebut. “Kami harap untuk ditanyakan, kenapa pekerjaan proyek pembangunan trotoar sampai mangkrak maupun juga keramik banyak yang terkelupas,” tutur H. Minun Latif yang merangkap sebagai Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

H. Minun Latif mengatakan, dari segi teknis pelaksanaan semua tercover pada pembukaan paket pengadaan lelang. Jadi, misalkan kalau spek volume dan kualitas bahan sudah ada pada ketentuan aturan. “Adapun dibawah pelaksanaan dengan kenyataan berbeda kan yang berhak disalahkan kontraktor, mengapa pekerjaan proyek bisa rusak atau mangkrak.

Selain itu, sambung H. Minun Latif jika ada pelanggaran ketidaksesuaian kualitas spek bahan pembangunan pedestarian yang mangkrak dan rusak untuk tetap melakukan teguran ke Dinas DPUBMP Pemkot Surabaya. “Kami tetap menegur  yang bersangkutan kepala dinas (Kadis) nya. Namun, sebagai catatan bila tidak direspon, akan kita dilakukan sidak pada lokasi tersebut,” tandasnya. (yti/wj/mnf)

News Feed