oleh

Cabut NPHD Lama, KPU Kota Surabaya Dapat Hibah Honor Ad Hoc Sebesar Rp.101,2 Miliar

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya hingga saat ini masih menunggu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) baru terkait honor ad hoc sebesar Rp. 16,6 miliar. Pasalnya, hal tersebut honor ad hoc terdapat kenaikan yang semula Rp.1,850 juta, menjadi Rp.2,2 juta maka, tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya tahun 2020 akan terancam terhambat, karena NPHD lama hasilnya penyesuaian dari penambahan honor penyelenggara Pilkada ad hoc melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Surabaya tahun 2020 masih menunggu belum ditandatangani oleh Walikota Surabaya.

Nafilah Astri, Komisioner KPU Kota Surabaya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyampaikan, sebelumnya bulan Oktober 2019 lalu, pemberian dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) ke KPU Kota Surabaya sebagai penerima dana hibah sudah lakukan perjanjian penandatanganan kedua belah pihak. Namun, saat itu menjadi catatan adalah, saat sebelumnya sempat terjadi tarik ulur beberapa waktu. dan pihaknya telah mengajukan ke KPU RI terkait penyesuaian honor ad hoc tersebut mulai tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sedang diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang saat itu KPU RI masih belum mendapat persetujuan. “Kami sempat berdiskusi bersama Pemkot Surabaya sehingga menyepakati aturan lama, yaitu, surat 118 tentang, honor ad hoc. Artinya, mengikuti mekanisme lama Rp.1.850 juta.

Kemudian Ia mengatakan, pada surat pengajuan KPU RI setelah sepakat mendapat persetujuan oleh Kemenkeu RI. Tapi, perlu dicatat bahwa, saat ada regulasi baru dengan tanda tangan NPHD sebelumnya tidak langsung tersebar. “Kami baru mengetahui beberapa hari pasca pemberian dana hibah itu,” terangnya, Kamis (28/11/2019).

Nafilah Astri mengatakan, sesuai instruksi KPU RI sebagai regulator dari keseluruhan regulasi KPU, pihaknya hanya sebagai implementator agar melakukan komunikasi ke Pemkot Surabaya sebagai pemberi dana hibah terkait honor ad hoc. “Kami lakukan bersurat dengan jumlah honor yang mendapat persetujuan oleh Kemenkeu RI. Artinya, hal demikian berdampak jumlah dana hibah sebelumnya yang disetujui sebesar Rp.84,6 miliar dan setelah kita rekapitulasi dalam penghitungan naik mencapai Rp.16 miliar,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Kota Surabaya.

Dikatakan, setelah melakukan komunikasi bersama Pemkot Surabaya yang saat itu berkoordinasi dengan jajaran samping untuk memastikan mekanisme terkait NPHD ini pada Addendum atau kontak surat perjanjian agar legal dan sah secara undang-undang pada aturan berlaku. “Kami sudah tempuh ketetapan NPHD baru dengan mencabut NPHD lama sebelumnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk terkait dana hibah sebesar Rp.16 miliar sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sudah ditentukan DPRD Kota Surabaya. “Jadi yang semula sebesar Rp.84,6 juta, berubah menjadi Rp.16,6 miliar dengan total keseluruhannya menjadi Rp. 101,2 miliar.,” pungkas Nafilah Astri. (yti/wj/mnf)

News Feed