oleh

Polemik Aset Tanah RPH Banjar Sugihan Dikuasai, DPRD Surabaya Menilai Penanganan Pemkot Tidak Respon

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya РLuas tanah sekitar 13,100 meter persegi pada rumah pemotongan hewan (RPH) di Jalan Banjar Sugihan Surabaya terdapat polemik dikuasai pihak perusahaan PT Abbattoir. Oleh karena itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) hearing bersama Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, Agus Hebi Djuniantoro, S.T, M.T. beserta para staf bertujuan agar dapat kembali aset tanah tersebut dan tidak lepas ke pihak lain.

Jhon Thamrun, S.H., M.H., Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa, untuk tetap mengungkap aset tanah RPH di Banjar Sugihan Surabaya yang selama ini belum terdeteksi dikuasai oleh PT. Abbattoir. Kemudian, permasalahan ini maka, Dinas terkait sedang menelusuri, karena perusahaan PT. Abbattoir yang saat ini sedang tidak berjalan,” ujarnya usai menggelar rapat hearing, Jum’at (22/11/2019).

Dia menyampaikan, aset tanah RPH hanya proses terhambat atas kepemilikan saham pada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang berpusatkan di Jakarta yang bersifat pasif sulit dilakukan komunikasi. Maka itu, kami sarankan agar lebih baik dilakukan penetapan di Pengadilan Negeri, sehingga aset milik Pemkot Surabaya tidak hilang, atau paling tidak dapat difungsikan kembali. Misalnya, jika dibiarkan aset Pemkot akan hilang,” terang Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan ini.

Menurut Jhon Thamrun, kaitan keberadaan PT. Abbattoir belum dibubarkan, tetapi memang vakum dalam terakhir adalah, rugi. Dengan kerugian ini, pihaknya belum mengetahui. Pada jumlah kerugiannya 30 persen milik aset Pemkot Surabaya, sedangkan 20 persen PT. Darma Jaya, dan 50 persen milik INKUD dan cukup besar. Sehingga, sebagai pemegang saham 50 persen ternyata tidak responsif, maka agar Pemkot lakukan gugatan hukum, penetapan pengadilan, dengan penyataan bahwa dari PT. Abbattoir aset yang dikuasai yaitu, milik Pemkot. Sehingga pengembalian, dan pengamanan aset bisa lebih cepat, bukan hanya berhenti seperti ini,” tuturnya.

Perusahaan PT. Abbattoir, masih kata Jhon Thamrun ini keberadaan Pemkot Surabaya adalah, ikut saham dalam bentuk aset tanah, tapi diluar dari pada itu bukan hanya tanah saja, ada 30 persen didalam isi perjanjian tanah diikutsertakan sebagai saham. Namun, kalau dibubarkan ada keterikatan 30 persen lagi milik Pemkot diluar pada aset tanah. “Sudah berhenti lama sekitar 5 tahun silam. Sedangkan, untuk menjalin komunikasi pihak INKUD tidak pernah bisa, oleh karenanya dari pada dibiarkan, lebih baik kita ambil langkah cepat untuk mengamankan aset milik Pemkot Surabaya,” ungkapnya.

Jhon Thamrun menyebut, pihak Pemkot Surabaya belum melakukan upaya hukum, dan sekarang masih dianalisa dengan pengumpulan berkas data seluruhnya untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. “Tetap menunggu langkah hukum untuk bisa disampaikan kepada kami,” ulasnya.

Kendati demikian, Jhon Thamrun menilai bahwa, penanganan aset Pemkot cukup lama melihat dari oknum Pemkot Surabaya penanganannya cukup lambat. Bahkan, tidak merespon. Karena, terbukti sendiri ada aset tanah milik RPH diluar PT. Abbattoir dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tapi kemudian di curigai, dikuasai, dan di sertifikasi oleh oknum lain. Yang sehingga masih belum jelas, oleh sebab itu, akan dilakukan Dinas terkait untuk menelusuri ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN),” tandasnya.

Reporter: yti/mnf
Design/Editor: Wijianto, SM

News Feed