oleh

Reses DPRD Surabaya, Warga Keluhkan Pembangunan dan Kartu Kesehatan

-Berita, Politik-321 views

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kota Surabaya melaksanakan gelar reses berada di kampung Jagir Sido Mukti VI, RT.11/RW.03 Surabaya, Senin (18/11) malam. Saat dilakukan reses tersebut, wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) IV Drs. Agoeng Prasodjo, M.Si. menyampaikan aspirasi guna mensejahterakan masyarakat serta dilakukan sesi tanya jawab bersama warga.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya, Drs. Agoeng Prasodjo, M.Si mengatakan, pihaknya tetap mendampingi pada wilayah RT. 11 dan Dapil IV sekitarnya hingga sampai 5 tahun ke depan demi kesejahteraan bersama. “Misalnya, ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kabar kepada kami,” ujarnya saat diwawancarai awak media Selasa (19/11/2019).

Kemudian, Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyampaikan bahwa, terkait uneg-uneg soal pembangunan, kesehatan, atau pendidikan, pihaknya akan tetap memantau agar kesejahteraan masyarakat terjamin. “Kami tak ingin menyia-nyiakan hal ini, dan setiap keluhan monggo bisa disampaikan, karena semata-mata peran kami atas jaring aspirasi warga disini,” kata Agoeng Prasodjo.

Dijelaskan bahwa, untuk anggaran RAPBD tahun 2020 sebesar Rp.10,3 triliun dari APBD terbesar dari Kota/Kabupaten se Indonesia, tentunya harapan itu, agar masyarakat bisa merasakan. “Kita banyak program yang masuk untuk rakyat, dan anggarannya sebesar Rp. 500 miliar langsung ke Kelurahan. Jadi, sekarang dikirimkan langsung ke Kelurahan menjadi sebesar Rp.4,21 miliar pada alokasi anggaran tahun 2020 dengan peruntukkan pada pembangunan paving dan saluran di RT 11/RW.03, selanjutnya di tahun 2021, masing-masing tiap RT akan diberikan dana anggaran tersebut,” beber Agoeng.

Dia menyebut bahwa, terkait persoalan dikeluhakan warga diantaranya yaitu, pada kartu kesehatan sampai di blokir, maka pihaknya menyarankan agar Pemerintah Kota terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Misalkan, kalau kartu kesehatan KIS ataupun BPJS diperoleh warga kalau sudah masa 1 sampai 2 bulan tidak terpakai, secara otomatis terblokir, ya maksimal harap tersampaikan,” pintanya.

Agoeng menambahkan, untuk kaitannya kartu kesehatan pihaknya menyebut bahwa bukan ranah dari pada Komisi C DPRD Kota Surabaya. “Bukan ranah kita, tetapi sebagai fungsi anggota DPRD harus memperjuangkan, bukan segi pembangunan saja tidak, tapi seluruh aspirasi harus kita tampung. Bahkan, tiap keluhan warga kita komunikasikan langsung kepada kepala dinas terkait. Apabila pihak kepala dinas tidak merespon, maka akan kita tanyakan kembali, atau menangih sampai tuntas” tuturnya.

Kaitannya reses ini, lanjut Agoeng pihaknya telah merangkum apa saja yang disampaikan oleh warga, serta selanjutnya akan dilakukan pengkajian dalam pembahasan di rapat dengar pendapat (RDP) hearing. “Semua terkoneksi pada hearing, bagaimana solusi uneg-uneg warga kami dengan itu dapat mempermudah yang dibantu oleh Tim Banggar,” tandasnya.

Reporter: yti/mnf
Design/Editor: Wijianto, SM

News Feed