oleh

Optimis Usulkan Perda Pesantren, Mahfudz: Akan Diakui Oleh Pemerintah

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Penetapan tentang Peraturan Daerah (Perda) Pesantren bakal digedok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada awal tahun 2020, nanti. Maka, ditetapkannya Perda Pesantren merupakan usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya sehingga berdasarkan hasil koordinasi mendapat persetujuan dari Fraksi Partai lain.

“Perda Pesantren yang kita usulkan kemarin, lebih meliputi dalam kepentingan semua pihak. Maka, kemarin sempat tidak terakomodir. “Kita butuh dalam Perda Pesantren, karena merupakan turunan dalam undang-undang Pesantren, kita harus rinci dan aturan teknis pada Perda Pesantren,” ungkap Mahfudz, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Jum’at (8/11/2019).

Disampaikan bahwa, dengan berlakunya Perda Pesantren fungsinya ada banyak. Bahkan, dalam undang-undang Pesantren ini masih umum, makanya harus diturunkan di Perda.

“Fungsinya yaitu, untuk memaksimalkan manfaat Pesantren dengan payung hukum dalam Perda yang salah satunya adalah, dengan beberapa ijazah Pesantren yang tidak berguna, maka dengan adanya Perda Pesantren akan diakui oleh pihak Pemerintah, walaupun di undang-undang tidak ada. Namun, yang kita bahas agar lebih spesifik lagi,” terang Mahfudz.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya memaparkan, setelah adanya Perda Pesantren, maka berguna untuk menganggarkan dalam pelaksanaan pembangunan ke Pondok Pesantren. Secara otomatis agar dapat menganggarkan tiap-tiap Pondok Pesantren, maka untuk itu harus ada payung hukum dahulu, sehingga dapat terlindungi serta misalkan dari santri yang kurang mampu, ataupun yatim piatu bisa juga diatur dalam Perda Pesantren ini.

“Selebihnya, kami masih belum tahu, dengan turunnya Perda seperti apa, diatur dalam regulasinya, mau diapakan Pesantren ini, tetapi begitu ada dana anggaran turun untuk Pesantren semuanya terlindungi dengan ketentuan Perda Pesantren tersebut,” jelas Mahfudz Politisi asli Kabupaten Sampang, Madura.

Ditambahkan, kalau undang-undang tingkatannya Nasional, Tapi kalau Perda itu di Surabaya, entah mau memberi apa kan begitu, dan tidak mungkin langsung payung hukumnya undang-undang. Begitu juga lanjut Mahfudz, pihaknya sangat optimis dengan mengusulkan Perda Pesantren, karena di Surabaya hampir 80 persen secara merata orang Nahdatul Ulama (NU), amaliahnya juga NU.

“Kami yakin masyarakat Surabaya akan mendukung karena, Pesantren inilah yang menjaga tradisi, pendidikan, adab kita, kalau tidak kita jaga dengan melibatkan negara repot juga nanti,” imbuhnya.

Mahfudz menyebut bahwa, untuk teman Fraksi lain turut mendukung dengan Perda Pesantren dan tidak ada gejolak sama sekali. Artinya, karena bukan berarti Perda Pesantren tidak penting. Sebab dengan terbatasan kuota untuk mengajukan Perda Pesantren itu.

“Iya sangat mendukung dari teman Fraksi lain tidak ada masalah sampai detik ini,” pungkasnya.

Reporter: yti/mnf
Design/Editor: Wijianto, SM

News Feed