oleh

Dewan Surabaya Fraksi PKB Usulkan Perda Pesantren, Ini Kata Camelia Habiba

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Surabaya bakal mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren yang ditetapkan pada awal tahun 2020 baik Kota/Provinsi.

Dengan usulan Perda Pesantren tersebut, sebagai kado Hari Santri tahun 2019, dan merupakan pada perkembangan zaman di era digital millenial.

“Kita sebelumnya sudah melaksanakan silaturahim ke beberapa pihak terkait usulan pada Perda Pesantren ini. Serta untuk menyalurkan aspirasi para ulama, memperjuangkan undang-undang Pesantren yang sebelumnya, telah ditetapkan Presiden RI di periode tahun kemarin, sehingga segera ditindaklanjuti. “Tahun 2020 nanti, khususnya kami Fraksi PKB sudah memasukkan 6 judul Perda Pesantren yang di dalam Perda itu inisiatif anggota DPRD,” ujar Hj. Camelia Habiba, S.E. selaku Bendahara Fraksi PKB, Rabu (6/11/2019).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya menambahkan, adapun 6 judul Perda Pesantren, sebelum itu akan menjadi rancangan, mungkin pada awal tahun akan mengundang beberapa stakeholder, Departemen Agama (Depag), dan para pelaku pendidikan Pondok Pesantren, serta tokoh ulama di Kota Surabaya. “Kami akan undang semua untuk memberikan masukan terkait isi dari pada Perda Pesantren,” kata Camelia Habiba kepada jurnalissiberindonesia.com.

Disampaikannya lagi, mekanisme adalah memang usulan itu harus dimasukkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2020. “Kami sudah menitipkan anggota Dewan di Badan Pembentukan Perda (BPP) Bapak Mahfudz untuk memperjuangkan judul Perda Pesantren itu. Bahkan, kita sudah lakukan koordinasi dengan Ketua BPP,” terang Camelia Habiba.

Mekanisme itu, katanya judul Perda Pesantren menjadi Perda inisiatif Perda Kota Surabaya yaitu, 6 dari DPRD, sedangkan 30 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Nah nanti ini di awal tahun 2020 akan di Rapat Paripurna kan judul hingga selanjutnya akan melakukan kajian-kajian yang ditindaklanjuti oleh pakar. sebelum pakar untuk memperkaya isi, kita akan lakukan pemanggilan khusus dari Fraksi PKB sendiri akan menggelar publik Hearing bersama stakeholder dan pelaku pendidikan Pondok Pesantren,” jelasnya.

Camelia Habiba menambahkan, antusias akan ditetapkan Perda Pesantren, maka semangat yang selama ini dari masing-masing pondok pesantren legal formal belum diakui dengan adanya undang-undang dan ditindaklanjuti Perda Pesantren. “Memang ada beberapa tarik ulur dengan teman Fraksi lain sih, Suroboyo gak butuh Perda Pesantren. Bahkan, ada yang lebih urgen, tetapi mereka lupa bahwa di Surabaya masih banyak lembaga Pondok Pesantren dan yang masih ada menjaga kearifan lokal pafa kampung pesantren di Kota Surabaya. Dengan ini maka, harus kita apresiasi, lindungi, dan selamatkan untuk generasi selanjutnya, untuk benar-benar fokus konsentrasi jika perlu Perda Pesantren ini, merupakan Perda pertama yang kita gedok awal tahun 2020,” tukasnya.

Reporter: yti/mnf
Design/Editor: Wijianto SM

News Feed