oleh

Libatkan KPK, Upaya Pemkot Surabaya Kembalikan Aset Tanah

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus meminta untuk dikembalikan asetnya yang terancam dikuasai oleh pihak ketiga. Dengan pengembalian aset tersebut gencar dilakukan Bahkan, mengembalikan aset ini Pemkot Surabaya meminta bantuan ke berbagai pihak, diantaranya, unsur Kejaksaan, dan Kepolisian serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dengan itu, semua hasilnya sejak pada tahun 2016 silam hingga tahun 2019 ini satu persatu aset Pemkot Surabaya mulai direbut kembali, ada beberapa aset yang nilainya cukup besar dan sudah kembali ke tangan pemkot yaitu, Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indra Giri, Kolam Renang Brantas, Jalan Irian Barat, Jalan Kenari dan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Sedangkan, aset Pemkot Surabaya yang akan dibantu oleh KPK terdapat di 4 (empat) titik lokasi, masing-masing antara lain, di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya dengan luasnya mencapai 3.713 meter persegi, dengan nilai Rp.11, 510 miliar lebih aset tanah dan bangunan di SDN Ketabang I/288 Surabaya atau penggabungan SDN Ketabang I dan II yang letaknya di Jalan Ambengan 29 Surabaya, yang terdiri dari luas tanah sekitar 2.464 meter persegi, yang nilainya Rp.12,320 miliar, dan bangunan senilai Rp. 852 juta lebih, serta aset tanah Jalan Kusuma Bangsa No. 114 Surabaya, yang dahulunya Taman Remaja Surabaya (TRS), yang luasnya 17.080 meter persegi, dengan nilai sebesar Rp. 139, 116 miliar, hingga aset tanah Jalan Pasar Turi, di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, dengan seluas mencapai 27.519 meter persegi yang digunakan kerjasama bangun guna serah (KBGS) pembangunan Pasar Turi, dengan nilai sebesar Rp. 76,475 miliar lebih

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tetap berupaya terus gencar mengembalikan tanah aset yang terancam dikuasai oleh pihak ketiga. Setiap proses persidangan di pengadilan, lanjutnya akan membuatkan laporan kepada KPK. Dengan bertujuan supaya agar dapat dibantu dalam proses pengawasan jalan pada persidangan.

“Kami juga telah koordinasi rutin pengamanan (aset) yang berat-berat itu, seperti Jalan Pemuda 17, Taman Remaja, SDN 1 Ketabang, Pasar Turi dan beberapa banyak yang lain, karena itu kita minta bantuan ke pihak KPK,” kata Wali Kota Risma di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019).

Dia menyebut, selain meminta bantuan KPK, Wali Kota Risma juga mengirimkan surat ke beberapa instansi terkait yang salah satunya yaitu, ke Komisi Yudisial. Hal tersebut untuk memastikan supaya proses persidangan bisa berjalan lancar, netral dan tidak merugikan semua pihak. “Jadi, saya selalu buatkan surat ketika persidangan, bukan hanya KPK untuk bantu pengawasan tadi,” terangnya.

Dia berharap, sambungnya dengan melibatkan KPK, kepolisian, kejaksaan dan Komisi Yudisial dalam upaya pengembalian aset ini, alhasil bisa sesuai dengan yang diharapkan. “Kami berharap aset ini bisa kembali, karena merupakan aset warga Kota Surabaya,” jelas Wali Kota Risma.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menceritakan bahwa, dalam permasalahan aset dimiliki Pemkot Surabaya sangatlah bermacam-macam. Karena, Ia memastikan akan coba menyelesaikan dengan solusi terbaik untuk semua pihak. Namun, terpenting bagaimana aset yang dimiliki Pemkot Surabaya bisa terdata dan tersertifikasi. “Pembenahan aset misalnya, semua tanah supaya dibuatkan sertifikasi, kita bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkap Basaria Panjaitan.

Basaria menilai, saat ini permasalahan aset dimiliki Pemkot Surabaya telah ditangani oleh berbagai pihak, mulai kepolisian hingga kejaksaan. Namun, dipastikan upaya pembenahan aset yang dilakukan KPK tersebut tidak hanya di Surabaya, tetapi di seluruh pemerintah daerah. “Kita dalam pembenahan aset bukan hanya di Kota Surabaya sini saja. Tetapi, di seluruh pemerintah daerah,” tuturnya.

Ditambahkan, apabila dalam proses pembenahan aset terjadi sengketa, maka akan mencarikan solusi terbaik agar proses persidangan berjalan netral dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bahkan, akan mengawal proses hukum di tingkat Kepolisian, kejaksaan, dan BPN. “Jadi, termasuk mengawal proses hukum ada Tim Koordinator Supervisi (KPK) yang mendatanginya tandas Basaria Panjaitan.

Reporter: yti/07
Design/Editor: Wijianto, SM

News Feed