oleh

Menpora Ditetapkan Tersangka, Anggota DPRD Jatim Syamsul Arifin: KPK Berusaha Untuk Adil

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Menanggapi terkait Menpora (Menteri Negara Pemuda dan Olahraga), Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (18/9) kemarin, adik kandungnya Syamsul Arifin sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sangat menyayangkan kinerja oknum anggota KPK dengan tanpa adanya di dasari alat bukti cukup. “Kami berharap tentunya bisa terurai dengan baik, kalau memang ada bukti cukup, maka selaku keluarga tidak akan memaksa, dan akan maklumi resiko sebuah jabatan, bahkan pun kami tidak percaya kalau Imam Nahrawi melakukannya seperti itu,” ujar Politisi Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Kamis (19/9/2019).

Syamsul mengatakan, pihaknya atas nama keluarga sampaikan terima kasih kepada KPK yang telah berusaha untuk adil. Meskipun, pengamatan menurut keluarga hal menjadi bayangan awal. Artinya, kita harus husnudzon (berprasangka baik-red) bahwa asas praduga tak bersalah harus di kedepankan. “Kami keluarga merasa kaget ya, karena kita tahu semua bahwa tidak ada bukti yang disampaikan oleh KPK terkait dengan apa kesalahan dari pada Menpora tersebut,” ucap Syamsul Arifin anggota DPRD Provinsi Jawa Timur saat ditemui media ini di ruangan Fraksi PKB.

Dia menyampaikan, dalam hal ini sehingga mempertanyakan kalau memang ada kesalahan sudah dibuktikan, maka pihaknya harus taat dan harus ikuti aturan hukum. “Kita akan menghormati proses hukum, tapi kalau tidak ada apa-apa lalu ada kesan di politisir, maka kami keberatan,” terangnya.

Kemudian, pihaknya pun akan terus bertanya pada ahli dan pakar hukum, serta terus bertanya, sebetulnya penegakan hukum dari KPK hari ini seperti apa. Pihaknya pun terus terang terkadang tidak sambung dalam berfikir ketika melihat fakta KPK memberikan, mengembalikan mandat kepada Presiden kemudian, lakukan tindakan hukum oleh KPK. “Saya tidak tahu, saya bukan orang ahli hukum, tapi minimal harus bertanya, apakah betul ada dasar seperti itu yang harus dilakukan. Nah, ini menjadi dasar pertanyaan bahwa butuh di luruskan bersama-sama,” sebut Syamsul Arifin.

Selanjutnya, Syamsul sangat apresiatif ketika langkah hukum dilakukan KPK dalam hal ini dengan prosedur. “Kami sangat apresiasi sekali kepada KPK bahwa, disitu ada hal yang terkait dengan upaya untuk menjustifikasi seseorang belum tentu bisa dibuktikan kesalahannya. Dan hal tersebut menjadi perbincangan halayak sehingga tentunya atas nama keluarga menjadi uneg-uneg, bukan berarti kami tidak mendukung terhadap KPK, namun saya berikan apresiasi terhadap KPK dalam penegakan hukum di Negara kita bisa berjalan dengan lebih baik,” jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya pun masih belum lakukan komunikasi secara langsung. “Belum, kami masih belum komunikasi sama mas Imam Nahrawi,” sebutnya.

Mengenai dukungan, lanjutnya Menpora sudah bermunculan di sosial media (sosmed) sehingga pihaknya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan anak muda atas dukungan ini.

“Prinsip sebuah jabatan pasti ada resikonya dan setiap posisi jabatan apapun pasti ada, anggap ini sebuah resiko sebagai pengguna anggaran, bahwa unsur politis didalamnya serta ada unsur kepentingan atau pesanan atau hal apa karena kita tidak tahu,” tutur Syamsul kepada jurnalissiberindonesia.com.

Dia berharap, khususnya bagi kepada pakar dan penegakan hukum agar bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh KPK bekerja sifatnya kolektif kolegial, ketika ada satu yang mengundurkan diri kemudian kedua ketika ada yang memberikan mandat, apakah bisa dibilang sebagai kolektif kolegial ‘Allohu’Aklam’ , saya tidak tahu,” katanya.

Syamsul Arifin menyebutkan bahwa, semua kembali ke pakar hukum bagaimana perlakuan menilai oknum KPK hari ini. “Kami kagum kalau lembaga KPK bagus, dan kami ajungi empat jempol, tapi oknumnya KPK perlakuan kepada Menpora seperti itu, monggo di nilai dengan hati yang betul sadar tanpa mengedepankan emosi dan subyektivitas,” imbuhnya.

Dia menambahkan semua bisa ada pencerahan dan selaku bangsa tahu tentang proses hukum di negara ini. “Kita terus terang kaget mengenai kasusnya belum ada penyidikan, dan belum ada bukti, tahunya di umumkan di publik sebagai tersangka,” tambahnya.

Syamsul menuturkan, pihak keluarga akan lakukan langkah hukum, dan pastinya nanti ada pendampingan kuasa hukum. “Kami akan lakukan pendampingan dan langkah hukum ke pengacara hingga masih kita rapatkan keluarga atau rembukan dahulu,” tandasnya.

Reporter: yti/07
Design/Editor: Wijianto, SM

News Feed