oleh

Bahas Tatib, Dewan Tuangkan Peraturan DPRD No.1 Tahun 2018 Masih Berlaku

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Pembentukan tata tertib (Tatib) alat kelengkapan dewan, (AKD) diadakan bertempat di Gedung DPRD, Jalan Yos Sudarso Surabaya.

Pada pembahasan tatib tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Sementara, Dominikus Adi Sutarwijono, dan Wakil Ketua, Laila Mufida, bersama Sekertaris Dewan (Sekwan) dan Staff, serta masing-masing 8 Ketua Fraksi DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.

“Pada rapat pembahasan tugas, yakni memfasilitasi penyusunan tatib DPRD. dan rapat itu lanjut Awi, tatib DPRD diundangkan tahun 2018, melalui peraturan DPRD No.1 tahun 2018 acuannya adalah, penyusunan tatib DPRD pada Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2018. “Ini berbeda tatib periode tahun sebelumnya 2009-2014, hanya cukup melalui keputusan DPRD, bukan peraturan DPRD, sehingga keputusan lama tidak diundangkan pada lembaran daerah,” kata Ketua DPRD Surabaya Sementara, Adi Sutarwijono, kemarin (2/9).

Adi menyampaikan, dalam tatib itu, memang pihaknya menjadi ketua Panitia khusus (Pansus) sebagai susunan Ketua DPRD. Pada periodesasi dihilangkan, kalau tatib yang lama tertulis berlaku anggota DPRD periode 2009-2014. Begitu periode 2014 selesai, itu tidak bisa dipakai

“Periodesasi itu dihapuskan pada periode baru 2019-2024, sehingga, pada pergantian DPRD tatib inilah masih bisa memayungi kita hingga sampai sekarang dan masih berlaku,” ujar Politisi Partai PDI Perjuangan.

Hasil rapat bersama lanjut Awi, pihaknya meminta untuk menyampaikan pendapat kepada ketua Fraksi. Intinya, sama semangat untuk melakukan penguatan terhadap DPRD dan terobosan kreatif dan inovatif. “Jadi kami sampaikan sejauh tidak bertentangan dengan tata peraturan Undang-Undang berlaku, maka dirasa tidak ada masalah,” terangnya.

Dia juga mengingatkan bahwa, kalau terlalu banyak diatur akan membatasi ruang gerak anggota DPRD sendiri. “Maka, kesimpulannya apa, kami minta kepada Ketua Fraksi untuk merundingkan, apakah tatib DPRD yang sekarang berlaku masih perlu di ubah atau tidak? dan bagaimana rumusannya,” sebut Adi saat dikonfirmasi media jurnalissiberindonesia.com.

Selain itu, pihaknya meminta pendapat secara tertulis masing-masing Fraksi pada, Kamis (5/9), besok. Nanti kalau sudah selesai kompilasi diserahkan kepada pimpinan definitif mempunyai kewenangan membentuk Pansus. “Jadi, pimpinan definitif akan memfollow up rancangan penyusunan tatib dengan pembentukan Pansus,” tuturnya.

Adi menyebutkan pimpinan definitif sudah terbentuk, maka tatib sekarang masih bisa memayungi kita untuk menyusun alat kelengkapan DPRD termasuk pimpinan Komisi dan Badan-badan. Karena tugas pimpinan ewan Sementara sudah diatur pada penyusunan rancangan tatib.

“Kami mendapat surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur agar sementara tidak melakukan menempuh keputusan secara trategis yang pontensi membebani keuangan APBD,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya periode 2019-2024, Herlina Harsono Njoto menerangkan bahwa, dari fraksinya (partai Demokrat) siang tadi sudah melakukan rapat membahas tentang isi tata tertib (Tatib) tahun 2018. Kemudian, kesemuanya akan direkap. “Usulan-usulan fraksi tersebut mana saja pasal yang perlu diubah,” kata Herlina saat ditemui di ruangan Komisi A.

Reporter: Haryati
Design/Editor: Wijianto, SM

News Feed