oleh

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jatim Ricuh, Pendemo Saling Dorong Pintu Pagar

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Sejumlah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jawa Timur resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Abdul Kadir. Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dilantik pada, Sabtu (31/8/2019), berlangsung khidmat yang bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya hingga turut serta dihadiri seluruh pejabat Forkopimda Jawa Timur.

Dengan hal ini setelah diantiknya Wakil Rakyat Dewan Provinsi Jawa Timur baru tersebut, merupakan sebuah tantangan, dan janji-janji politik para legislator terpilih dalam mengemban tugas amanah selama 5 tahun kedepan.

Berdasarkan pantauan berada dilokasi, tampak pendemo dari KBMMS (Keluarga Besar Masyarakat Melanesia Surabaya) membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan tuntutan diantaranya, “Stop Provokasi Papua, dan Perhatikan Melanesia, serta Papua NKRI Selamanya, hingga Jangan Makan Gaji Buta”.

Sementara, perwakilan dalam tergabung sejumlah pendemo KBMMS, Elo mengatakan bahwa, para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang baru dilantik agar dapat menyelesaikan terkait masalah di Papua. “Kita adakan gelar aksi demo di sini (depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur) untuk menuntut agar dapat terselesaikan permasalahan di Papua. Dan juga karena Papua Indonesia, dan Indonesia adalah, Papua. Hingga kita Satu, yang mendasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati,” ucap Elo dengan logat ciri khas bahasa asal Papua.

Kemudian, pendemo KBMMS tersebut saat disela-sela berorasi depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, tampak menyanyikan lagu Daerah asal Papua “Sajojo”, dan terdapat kutipan lagu “Hitam Kulit, Keriting Rambut, Aku Papua”.

Selanjutnya, disusul para Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur saat berorasi menyampaikan, menuntut kepada Wakil Rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik.

“Kita dari PMII Jawa Timur, Mahasiswa se-Kabupaten/Kota telah gelar aksi demo untuk menuntut para anggota Dewan Provinsi Jatim yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan jujur, adil dan tidak korupsi. Selain itu kita disini menuntut agar anggota Dewan tersebut dapat terbitkan peraturan tentang kesejahteraan tenaga pendidikan, awasi BPJS sebagai fungsi jaminan kesehatan,” terang Lukman Hakim selaku koordinator aksi PMII Jawa Timur, saat disela-sela berorasi depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Sabtu (31/8/2019), siang tadi.

Dikatakan Lukman Hakim, dari aktivis Mahasiswa PMII se-Jawa Timur menuntut pada mendorong terwujud reforma agrarian sesuai UUPA No.5 tahun 1960, dan hapus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait ekploitasi sumber daya alam industri (SDAI) Ektraktif, serta terbitkan perda tentang penanggulangan kemiskinan.

“Kita menuntut pada anggota DPRD Provinsi Jatim sebagai wakil rakyat kami agar secara mengawasi impor bawang putih dan transparan, mendorong terwujudnya perda tentang keterbukaan lapangan pekerjaan, hingga yang terakhir mendukung segala upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa, sejumlah problem diantaranya letupan konflik agraria yang eskalasinya meningkat dari tahun ke tahun. Kesenjangan yang timbulkan oleh aktifitas atas nama pembangunan bahkan, semakin memperburuk kohesi sosial masyarakat. “Jadi tentunya dengan permasalahan redistribusi lahan yang penguasaannya masih berkeliaran pada orang-orang tertentu, dan tidak tepat sasaran, hingga jauh dari cita-cita keadilan,” jelas Lukman Hakim Koordinator Aksi PMII Jawa Timur.

Mengenai soal pelayanan kesehatan masyarakat, kata Lukman Hakim masih jauh dari harapan, dengan buruknya sementara, seperti iuran BPJS akan naik, akan diterapkan dalam waktu terdekat. “Kita sampaikan tuntutan ini dari sekian persen iuran BPJS diperuntukkan untuk infrastruktur,” ucapnya dengan suara lantang.

Maka yang terpenting, sambungnya pada tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka memperihatinkan. Bahkan saja, pertahun hanya turun sekian persen, sedangkan daftar usia produktif semakin bertambah pertahunnya. Selain itu, maraknya pendatangan tenaga kerja asing (TKA) yang pertahunnya semakin bertambah, bahkan, data Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mencatat sepanjang tahun 2019 jumlah TKA mencapai 6.831 orang, atau lebih banyak dibanding tahun 2018, lalu hanya 6.694 orang. “Secara jumlah perlahan menggeser tenaga kerja dalam Negeri,” sebut Lukman Hakim.

Diketahui, pada sela-sela demo mahasiswa yang tergabung dalam aktivis PMII Jawa Timur terjadi kericuhan aksi bentrok saling dorong-mendorong pintu pagar Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dengan aparat Kepolisian gabungan untuk meminta masuk ingin menemui wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jatim baru dilantik. Hingga, tampak aksi demo mulai memanas sampai membakar poster dan kemudian, aparat Kepolisian menyemprotkan alat pemadam kebakaran tabung gas apar dan diduga mengenai mata aksi demo mahasiswa PMII Jawa Timur tersebut.

“Tolong ini bapak Polisi kalau menyemprot gas itu lihat-lihat, jangan asal nyemprot saja, kalian Aparat Kepolisian yang melayani masyarakat, dan kalian semuanya ini merupakan digaji Negara dari hasil uang Rakyat,” cetus para aktivis demo Mahasiswa PMII Jawa Timur sambil mendorong pintu pagar DPRD Provinsi Jatim. (yti/wj/fz)

News Feed