oleh

Komisi B DPRD Surabaya Geram, PD Pasar Tunggak PBB 3,88 Miliar

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Sebanyak 34 pasar di Surabaya yang berada dibawah naungan Perusahaan Daerah Pasar memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Total tunggakan tersebut senilai Rp 3.881 miliar.

Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Anugrah Ariyadi menyampaikan pihaknya akan segera memanggil direksi PD Pasar terkait tunggakan PBB ini. Menurutnya, akan meminta penjelasan kenapa tidak bisa membayar.

“Kemungkinan baru minggu depan kita panggil, karena kami masih meminta BPKPD melengkapi data-data. Kami ingin tahu gak bisa bayar itu apakah memang gak punya uang atau memang sengaja tidak membayar,” jelasnya, Senin (29/7).

Politisi PDI Perjuangan menerangkan kalau dari hasil hearing tersebut ditemukan kalau selama ini sejumlah pasar di Surabaya pendapatannya mengalami surplus. Namun, sambungnya kebanyakan dari pasar ini banyak yang menunggak PBB.

“Ini yang sedang kita petakan penyebabnya,” tegas Anugrah Ariyadi.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah BPKPD Surabaya Agung Supriyo Wibowo menambahkan total di Surabaya ada 67 pasar. Namun, hanya 34 pasar ini yang memiliki tunggakan PBB.

“Tunggakannya beragam ada yang 13 tahun hingga 19 tahun lebih,” ujarnya ditemui usai hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya.

Agung menuturkan, berbagai cara sudah dilakukan untuk  melakukan penagihan Namun, pedagang yang ditagih selalu bilang bahwa soal tagihan tersebut sudah diserahkan kepada manajemen PD Pasar.

“Sedangkan PD Pasar juga ada yang bilang sudah diserahkan ke Direksi Pasar Pusat. Di Direksi Pasar Pusat juga mengatakan ke PD Pasar,” katanya.

“Kami juga memberikan sanksi dengan penempelan stiker terhadap pasar yang menunggak PBB. Tapi sejauh ini baru Pasar Tunjungan yang kami tempel stiker. Karena tunggakannya terlalu besar,” imbuh Agung.

Menurutnya, lanjut Agung berbagai solusi sudah ditawarkan agar bisa membayar tunggakan tersebut. Yakni, dengan cara menyicil.

“Tapi solusi ini juga tidak efektif. Kalau tertunggak puluhan tahun pajaknya maka kami kerjasama dengan Kejaksaan. Nantinya, sudah menjadi wewenang kejaksaan untuk menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Agung menambahkan, sejauh ini ada problem yang dialami pihaknya yakni, Pasar Wonokromo dan Pasar Kranggan. Menurutnya di dua pasar ini banyak pajaknya sudah bernama pemilik tenant (penyewa).

“Selain itu banyak petugas kami yang tidak berani menagih di dua pasar ini karena rawan konflik,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kepala Pasar Cabang Surabaya Selatan Irul membenarkan kalau di Wonokromo memang rawan konflik. Menurutnya, untuk iuran layanan pasar saja banyak yang menunggak.

“Jadi memang tidak mudah untuk melakukan penagihan di Pasar Wonokromo,” pungkasnya. (yti/wj)

News Feed