oleh

PPDB SD dan SMP, Dispendik Surabaya Resmi Buka Jalur Zonasi

jurnalissiberindonesia.com, Surabaya – Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai sekolah dasar (SD) dan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) tahun pelajaran 2019/2020, Selasa (11/6), kemarin.

Sistem PPDB tahun ini Dispendik Kota Surabaya menggunakan cara pola baru, yaitu jalur zonasi dengan perbandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pertama kali di buka yakni, pada perpindahan tugas orang tua atau mutasi mulai Senin (10/6), sampai dengan Rabu (12/6), serta jalur mitra warga dan inklusi.

Kemudian, jalur prestasi di buka pada tanggal 12 Juni sampai 13 Juni 2019, sedangkan jalur zonasi kawasan di buka tanggal 13 sampai 15 Juni 2019, dan terakhir untuk jalur zonasi umum dibuka pada tanggal 18 sampai 20 Juni 2019.

Kita sebelumnya waktu lalu sudah menyelesaikan PPDB jenjang SD yang prosesnya berjalan lancar. Dan selanjutnya kita pada pertahapan berikut menyelesaikan PPDB jenjang SMP Negeri.

“Jadi, sekarang proses jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua, baik mitra warga dan inklusi. Untuk berikutnya bertahap nanti jalur prestasi, lalu zonasi kawasan, dan yang terakhir jalur zonasi umum,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M, Rabu (12/6/2019).

Pihaknya menjelaskan mengenai jalur mitra warga, kita telah berkomitmen yang sesuai dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta. Serta aiswa yang masuk mitra warga ini bisa bersekolah di SMP jalur negeri dan swasta yang mana sesuai dengan dekatnya tempat tinggal. Adapun mereka siswa dipastikan mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama.

“Ya kita samakan mulai seragam gratis, serta biaya pendidikan gratis sampai hingga lulus sekolah,” jelas Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Disampaikannya mengenai data awal siswa mitra warga yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan bagi masyarakat mendapatkan intervensi bantuan dari Pemkot Surabaya melalui organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), DP5A, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) atau yang lainnya.

“Hal tersebut jumlahnya ada sekitar 14 ribuan, ini semuanya sedang masih proses masuk SMP Negeri dan Swasta,” tuturnya.

Kalau dari data mitra warga tersebut lanjut Ikhsan, sekolah kemudian melakukan verifikasi dan pendataan. Itupun saat pendaftaran mitra warga itu, akan ada formulir yang tertera pada laman ppdbsurabaya.net dari situ nantinya tinggal klik menyatakan bahwa siswa tersebut sudah diterima di mitra warga. Kemudian, mitra warga bisa melanjutkan pendaftaran untuk menolak atau juga menerima dengan mengisi pakta integritas.

“Semisal apabila jika menolaknya, mitra warga juga bisa mengikuti jalur prestasi, dan kawasan, atau umum. Namun begitu untuk diketahui dengan menolaknya mitra warga, maka hak-hak tersebut berisiko hilang,” ulasnya.

Chandra Oratmangun Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya menambahkan bahwa tahun 2018 lalu, itu kami dapati masalah anak yang merupakan kartu keluarga (KK) luar Kota Surabaya yaitu, jumlahnya mencapai 225 anak. Dari situ rata-rata mereka kebanyakan bertempat tinggal di Surabaya yaitu, KK-nya menumpang ke nenek, kakek, atau bibi dan pamannya. Jadi yang artinya mereka anak-anak ini jauh pengawasan dari orang tuanya. Sementara tahun 2019 ini, kami didapati sebanyak 158 anak yang bermasalah dari luar Kota Surabaya.

“Kita sepakat pendidikan yang utama adalah keluarga, maka pola PPDB ini diharapkan orang tua agar anak-anak bisa berkumpul dekat bersama keluarga dan bisa sekolah yang jarak tempuhnya dekat,” pungkasnya. (yti/wj)

News Feed