oleh

PDTS KBS Resmi Izin LK, Wali Kota Risma: Lebih Fleksibel Kelola Kesejahteraan Satwa

Surabaya, jurnalissiberindonesia.com – Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Kota Surabaya (PDTS KBS) resmi mengantongi izin dari lembaga konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Izin Lembaga Konservasi tersebut tertuang dalam surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.340/Menlhk/Setjen/KSA.2/5/2019 dan diserahkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno yang diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat berada di rumah Kediaman Wali Kota, Jalan Sedap Malam Surabaya serta dilanjutkan buka puasa bersama para awak media, kemarin (17/5), sekitar pukul 17.18 Wib, malam.

Wiratno menjelaskan hal ini merupakan momen bersejarah bagi PDTS KBS serta apalagi Kebun Binatang Surabaya (KBS) merupakan ikon yang sangat dibanggakan masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya.

“Jadi begini, saya kan asli orang Tulungagung, dan dulunya masa kecil kalau liburan selalu ke KBS, karena menjadi ikon di Surabaya,” kata Wiratno, Sabtu (18/5).

Menambahkan, pemegang izin Lembaga Konservasi berhak memperoleh koleksi jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan juga hasil pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta selain itu bisa bekerjasama dengan lembaga konservasi lain di dalam maupun di luar negeri antara lain adalah, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar menukar jenis tumbuhan dan satwa liar, peragaan dan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga hak-hak lainnya.

“Jadi setelah ini bisa mengelola satwa, bisa tukar menukar satwa. Kewajibannya yakni, menyesejahterakan satwa. Semisal burung, itupun dari segi perawatan kandang harus cukup sehingga bisa terbang. Keputusan izin ini ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya pada 14 Mei 2019 lalu,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap setelah ini unsur pendidikan di KBS bisa lebih bagus lagi. Bahkan, apalagi satwa di KBS banyak yang berasal dari hampir seluruh Indonesia.

“KBS sendiri kan mempunyai sebanyak 146 komodo, sehingga potensi pengelolaan komodo ke depannya bisa menjadi kebanggan nasional, karena tukar menukar komodo harus mendapat izin dari Presiden RI,” tutur Wiratno kepada jurnalissiberindonesia.com.

Ditempat yang sama Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengatakan pihaknya setelah mendapat izin, maka KBS bisa lebih fleksibel dalam mengelola, baik dari penggunaan uang, dan pembangunan, serta yang terutama untuk kesejahteraan satwa.

“Jadi begini kemarinnya kan itu saya agak takut, saat bertandang mengecek ke Kebun Bintang Surabaya (KBS) mau untuk perbaiki kandang Harimau sekitar jam 12 malam, saya takut khawatir di terkam kemudian, sekarang dengan izin konservasi maka tidak ada alasan lagi bagi PDTS KBS untuk tidak melakukan perbaikan kualitasnya agar menjadi lebih baik,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada media ini.

Dia mengungkapkan yang paling utama harus dilakukan perbaikan setelah ini adalah, kandang-kandang satwa. Bahkan, saya berharap satwa yang sendirian tak punya pasangan seperti, Zebra dan Singa dan lainnya harus dicarikan pasangan.

“Nanti dari kesejahteraan binatang akan lebih baik karena PDTS KBS bisa menjalankan berbagai program dengan maksimal serta bisa membuat lingkungan sekitar agar lebih baik,” ujar Wali Kota Risma. (yti/fz)

News Feed