oleh

Tingkatkan Kompetensi Tenaga Konstruksi, Pj. Sekda Bojonegoro Buka Pelatihan & Uji Sertifikasi

Bojonegoro,- jurnalissiberindonesia.com – Pagi ini (26/3) bertempat di Aula Di Dinas PU Bina Marga Bojonegoro Yayan Rahman Pj. Sekda Bojonegoro Membuka secara resmi Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga Bojonegoro.

Chusaifi Ivan R. Selaku ketua panitia pelaksana memaparkan bahwa Acara pelatihan yang bertempat di Aula Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro akan berlangsung salama 3 hari (26 s/d 28 maret 2019) dengan diikuti oleh 60 peserta dengan rincian:
Lulusan SMA = 14 orang,
Lulusan SMK = 24 orang
dan Lulusan S1 = 22 orang.

Adapun tujuan diadakanya pelatihan ini yaitu melaksanakan amanat Undang-undang No. 2 tahun 2017 pasal 8 serta mewujudkan Sumber Daya Konstruksi dibidang Pekerjaan Umum yang handal, profesional, terampil dan dapat berkiprah secara regional maupun internasional.

Pada waktu yang bersamaan, Satria BS selaku Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan program andalan presiden jokowi akan tetapi, dari ± 8 jt. Tenaga konstruksi yang bersertifikat baru 7,5%.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengamanatkan pada Undang-undang agar pelaku konstruksi memiliki sertifikat dan kompetensi kerja yang dapat diperoleh melalui pelatihan dan Uji kompetensi.

Selain itu, demi menjaga kualitas sumber daya konstruksi, pemerintah akan melaksanakan supervisi kepada pelaku konstruksi untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas kualitas sumber daya konstruksi dalam mensukseskan program pemerintah dibidang infrastruktur.

Sementara itu, Yayan Rahman menyampaikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro mengapresiasi pelatihan yang diselenggarakan oleh PU.
Karena Bupati Bojonegoro (Anna Mu’awanah) dalam RPJMD menargetkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bojonegoro selesai di tahun 2022.

Pelaku Konstruksi merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Bojonegoro. Oleh sebab itu kecakapan dalam pelaksanaan pekerjaan harus diimbangi dengan legalitas.
Sehingga kualitas sumberdaya manusia di bidang konstruksi benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Komunikasi dan koordinasi dari semua pihak sangat diharapkan untuk mensukseskan program pemerintah daerah khususnya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro.Pungkas Yayan Rahman.Wakil Bupati buka Bimbingan Tehnis Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019

Bertempat di Aula Gedung Sekolah Menengah Terpadu ( SMT ) Kapas Bojonegoro

Pagi 26 Maret digelar acara Bimbingan Tehnis Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019 yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto

Sementara itu PLT Kepala BKPP Bojonegoro Joko Lukito, dalam laporannya mengatakan bahwa Bimbingan Tehnis ini diikuti oleh 80 peserta yang semua merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka meningkatkan kompetensi tehnis dan perilaku aparatur pada bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian Bimtek yang berlangsung sampai dengan 3 Maret mendatang ini berkerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi Perpajakan dan Sistem Informasi (LPPAPSI)

Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto dalam sambutannya mengatakan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik ( Good Governance ) dibutuhkan adanya keterbukaan / transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini berlaku untuk pemerintahan di tingkat pusat, daerah bahkan pemerintah desa.

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan menjawab paradigma itulah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan memberikan layanan kepada publik perlu selalu ditingkatkan kapasitas maupun kualitasnya melalui Diklat baik pada tataran operasional maupun managerial termasuk salah satu diantara nya peningkatan kompetensi tehnis melalui Bimbingan Tehnis Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah.(Soetrijono)

News Feed