oleh

Edan ADD Desa Malingmati – Tambakrejo Tahun 2018 Belum Selesai, Kades Cukup Hanya Dengan Membuat Surat Pernyataan,,??

JURNALIS SIBER INDONESIA.com

Pembangunan desa malingmati kecamatan Tambakrejo menggunakan dana ADD menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat ,Anggaran Dana Desa (ADD) peruntukkanya adalah untuk pembangunan fisik, dimana semua ada aturanya termasuk tidak boleh ganti tahun, sebab jika sudah ganti tahun maka perlu dipertanyakan bagaimana dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah di laporkan ke Kecamatan.

Disini fungsi Kecamatan adalah memonitoring hasil LPJ dari masing – masing desa, yakni pekerjaan yang dilaporkan apakah sudah 100 % sesuai fakta di lapangan, dan jika sudah sesuai maka dapat dikatakan tidak ada masalah tentunya pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tetapi itu tidak berlaku untuk Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo, dimana pelaporan ADD tahun 2018 sudah selesai 100% pada kenyataanya belum dikerjakan, dan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Kepala Desa (Kades) yang menyebutkan bila dirinya sanggup menyelesaikan 3 (tiga) item pembangunan sampai sebelum berakhir masa jabatanya.

Dalam surat pernyataan dibuat per tanggal 02 Maret 2019 ada 3 (tiga) item pekerjaan belum terselesaikan, yakni pembangunan di Dusun Kaliampel sebesar 100 %, Dusun Tawing sebesar 42 % dan Dusun Banyuasin sebesar 40 % mustinya sudah terselesaikan sesuai LPJ pada tahun 2018.

Dengan adanya hal seperti di Desa Malingmati, semustinya perlu dipertanyakan sejauh mana fungsi kontrol dari pihak Kecamatan, sebab telah menerima LPJ dalam artian apakah tidak melakukan tugasnya dalam hal memonitoring fisiknya.

Jika apa yang telah terjadi di Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo berlalu saja tanpa adanya penanganan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Inspektorat atau Aparat Penegak Hukum, bisa jadi hal tersebut akan di tiru oleh desa lainya, dengan artian jika pekerjaan di tahun sebelumnya belum dikerjakan cukuplah membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan maka tidak akan timbul suatu permasalahan.

Maka Inspektorat atau Aparat Penegak Hukum untuk mengkroscek sejauh mana realita di Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo, karena bagaimanapun itu adalah uang negara dalam penyelesaian tidak hanya cukup pembinaan secara administrasi belaka.

sementara itu dari Kejadian ini ketua LSM jobranti Mustaqim menyayangkan kasus yang melilit di desa Maling mati Karena antara pelaporan dan kenyataan tidak sesuai dan seharusnya pekerjaan itu sudah terselesaikan sesuai LPJ ” saya sangat menyayangkan kasus yang terjadi di Desa malingmati ini yang seharusnya LPJ itu sudah sesuai apa yang ada di lapangan Tapi kenyataannya belum bisa 100% semua “ungkap Mustaqim.

Sementara itu kepala desa malingmati Sunarto saat dihubungi melalui telepon maupun WhatsApp tidak menjawab . (Soetrijono)

News Feed