oleh

Adm KKPH Padangan Kurang Koorperatif

BOJONEGORO-JSI

Tentang akan adanya perkebunan tebu di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, dikeluhkan para pesanggem. Pasalnya, penggusuran pesanggem di tanah yang berada di wilayah hukum KRPH Kalipang, BKPH Tenggaron, KPH Padangan, seluas 150 Ha tanpa adanya sosialisasi.

Budi, pesanggem Desa Kalisumber mengungkapkan, tanpa sosialisasi warga pesanggem Desa Kalisumber disuruh minggir. Karena akan dipakai perkebunan tebu. “Karena tidak ada sosialisasi kami menemui Ketua LSM Jobranti untuk membantu kami guna tindak lanjut ke Perhutani,” ujarnya.

Ketua LSM Jobranti Mustaqim, menerangkan, pihaknya didatangi para pesanggem di kediamannya, Senin (31/12) tahun 2018 kemarin. “150 pesanggem mengeluhkan adanya tindakan Perhutani yang tanpa sosialisasi, untuk pekerjaan penanaman tebu,” ungkapnya.

Menurut Taqim, sapaan akrab Ketua LSM Jobranti, pihaknya akan menanggapi para pesanggem untuk menyampaikan aspirasi ke Perhutani KPH Padangan. “Sebagai tindak lanjut, kami mebuat laporan tertulis ke Perhutani KPH Padangan, dan membuat tembusan ke berbagai pihak terkait tentang adanya berbagai dugaan pelanggaran,” terangnya.

Adapun tembusan surat, lanjut Mustaqim, kita sampaikan ke Kementrian BUMN di Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Direktur Utama Perum Perhutani Jawa Timur di Surabaya, Bupati Bojonegoro, Ketua DPRD Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro, Muspika Padangan dan Muspika Tambakrejo. “Surat dari LSM Jobranti kita tulis dengan daya dukung fakta di lapangan,” kata Taqim.

Berangkat dari informasi yang disampaikan Ketua LSM Jobranti, Jurnalis Siber Indonesia, Kamis (10/1) mendatangi kantor KPH Padangan, namun Adm tidak ada di kantor. “Mohon maaf Bapak Adm sedang dinas luar, untuk hari ini tidak ada di kantor,” kata Yudha staff KPH Padangan.

Senin (14/1) pukul 10.00 tim Jurnalis Siber mendatangi kantor KPH Padangan, namun pihak KPH sedang ada rapat dinas. Kemudian pukul 12.15 tim media ini mendatangi kantor, namun Adm tidak mau menemui dengan dalih rapat belum selesai. “Rapatnya masih belum selesai, kami tidak bisa memberitahu atau mengagendakan jumpa Pers,” kata Yudha pegawai KPH Padangan.

Informasi dari Mustaqim, LSM Jobranti, mendapat balasan surat tertulis dari KPH Padangan yang ditandatangani Adm lengkap dengan banyak paraf. Isi balasan surat yang ditujukan pihak kami, berisi:

Pertama pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian (inkonvensional)sudah sesuai dengan Surat Kadivre Jatim Tahun 2016, surat Kadivre Jatim Tahun 2017 tentang penggalian produk inkonvensional dalam rangka peningkatan pendapatan dari tanaman pertanian, dan pelaksanaannyasudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 tahun2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Kehutanan.

Kedua, Pelaksanaan penanaman tebu di BKPH Tegaron sudah sesuai dengan ijin Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Nomor S.248/MenLH/Setjen/PLA;?7/2017 tanggal 17 Juli 2017. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dan PTPN XI Nonor 30/AGRO-TB/PDG/DIVRE JATIM/2017 tanggal 27 September 2017.

Ketiga, sosialisasi telah dilaksanakan oleh petugas kami di lapangan ke para pesanggem sejak awal 2018.

Keempat, lahan rencana tanaman tebu sesuai dengan definisi bentang lahan batas petak sebagaimana Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk tanaman tebu.

Kelima, Penanaman pipa PERTAGAS di Eks TPK Tobo pada kawasan hutan (LDTI) belum dilaksanakan terkait dengan ijin Kemen LHK belum ada.

Keenam, Penanaman pipa PERTAGAS dengan teknik boring dilaksanakan di tanah pemajakan/hak milik (tidak melintasi kawasan hutan dan tanah DK Perhutani?.

Ketujuh, Penghapusan aset aktiva tetap fasilitas TPK Tobo belum disetujui oleh Kemen BUMN.

Kedelapan, Pemanfaatan kawasan hutan (LDTI eks TPK Tobo) sudah sesuai dengan PP No 72 Tahun 2010.

Kesembilan, Terkait penjualan kayu di Tanah DK sudah sesuai dengan mekanisme yang ada (Surat Kadivre Jatim).

Kesepuluh, Perum Perhutani bukan merupakan perusahaan publik sehingga tidak memiliki kewajiban untuk pengungkapan informasi (transparansi) kepada masyarakat umum/luas terkait dengan kebijakan yang diambil.

Kesebelas, Pesanggem di kawasan hutan KPH Padangan telah terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah ada Kemitraan dengan Perum Perhutani KPH Padangan, sehingga seharusnya yang berhak mewakili untuk melakukan komunikasi dengan Perhutani adalah LMDH terkait.

Dikatakan Ketua LSM Jobranti, surat perihal tanggapan permohonan audiensi dan klarifikasi,  tertanggal 14 Januari 2019 ditandatangani Administratur/KKPH Padangan  Ir. Mustopo dengan tembusan disampaikan kepada, Kementrian BUMN di Jakarta, Kementrian LHK di Jakarta, Direktur Utama Perum Perhutani di Jakarta, Kadivre Perum Perhutani jatim di Surabaya, Bupati Bojonegoro, Ketua DPRD Bojonegoro, kapolres Bojonegoro, Muspika Padangan, Muspika Tambakrejo, Ketua PLMDH Jawa Timur di Jombang, Ketua PLMDH KPH Padangan di Nglampin. Masih menurut Mustaqim, balasan surat dari Adm/KKPH Padangan dinilai ada beberapa item yang janggal, tidak sesuai fakta yang ada. (Joko Utomo/Arie Handoyono)

News Feed